Hal itu terkait nama Harry yang masuk dalam dokumen skandal 'Panama Papers'.
"Kau lebih baik mundur saja lah. Malu. Jangan kau bikin karena kelakuan kamu bikin kodok Jokowi ketawa," kata Ruhut ketika dihubungi, Rabu (20/4/2016).
Apalagi, kata Ruhut, BPK melakukan audit investigatif RS Sumber Waras.Menurutnya, hal itu malah menyerang balik BPK.
"Ketua BPK menghadapi Ahok ibarat memercik air di dulang terpercik muka sendiri. Apa dia tak punya cermin," kata Politikus Demokrat itu.
Ia pun mempertanyakan alasan 'Panama Papers' belum tentu bersalah. Pertama, bila uang halal mengapa harus disimpan diluar negeri.
AGEN BANDARQ
Agen Poker
DOMINO ONLINE
Agen Domino
Judi Poker
"Kau lebih baik mundur saja lah. Malu. Jangan kau bikin karena kelakuan kamu bikin kodok Jokowi ketawa," kata Ruhut ketika dihubungi, Rabu (20/4/2016).
Apalagi, kata Ruhut, BPK melakukan audit investigatif RS Sumber Waras.Menurutnya, hal itu malah menyerang balik BPK.
"Ketua BPK menghadapi Ahok ibarat memercik air di dulang terpercik muka sendiri. Apa dia tak punya cermin," kata Politikus Demokrat itu.
Ia pun mempertanyakan alasan 'Panama Papers' belum tentu bersalah. Pertama, bila uang halal mengapa harus disimpan diluar negeri.
"Sudah gitu enggak lapor harta kekayaan dari 2010," kata Anggota Komisi III DPR itu.
Ketiga, kata Ruhut, selama di DPR , Harry Azhar menggunakan semua bisnsinya di dalam dan luar negeri menggunakan alamat kantor DPR .
Sementara, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak para pejabat yang terlibat skadal 'Panama Papers' untuk mundur dari jabatannya.
“Nama-nama yang disebut dalam Panama Papers sangat memalukan. Bagi pejabat yang disebut-sebut seperti Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam skandal Panama Papers sebaiknya mundur saja,” ujar Uchok.
Uchok mengingatkan BPK merupakan lembaga auditor negara seharusnya dipimpin oleh pejabat yang bersih. Dengan begitu, hasil auditnya pun bisa dipercaya masyarakat.
“Bagaimana rakyat mau percaya lagi dengan audit dari lembaga itu sementara ketuanya saja terlibat skandal,” kata Uchok.
Ketiga, kata Ruhut, selama di DPR , Harry Azhar menggunakan semua bisnsinya di dalam dan luar negeri menggunakan alamat kantor DPR .
Sementara, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak para pejabat yang terlibat skadal 'Panama Papers' untuk mundur dari jabatannya.
“Nama-nama yang disebut dalam Panama Papers sangat memalukan. Bagi pejabat yang disebut-sebut seperti Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam skandal Panama Papers sebaiknya mundur saja,” ujar Uchok.
Uchok mengingatkan BPK merupakan lembaga auditor negara seharusnya dipimpin oleh pejabat yang bersih. Dengan begitu, hasil auditnya pun bisa dipercaya masyarakat.
“Bagaimana rakyat mau percaya lagi dengan audit dari lembaga itu sementara ketuanya saja terlibat skandal,” kata Uchok.
Harry Azhar Azis
ternyata belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selama menjabat sebagai ketua badan
tersebut.
Hal ini diketahui berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dipublikasikan melalui situs acch.kpk.go.id hingga Senin (18/4/2016).
Dalam data tersebut, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry terakhir menyerahkan LHKPN pada 2010.
Dalam data terakhir yang dipublikasikan oleh KPK pada Senin ini, Harry tercatat masih sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014.
Sebelumnya, Harry juga pernah menyerahkan LHKPN pada Desember 2003. Adapun Harry menjadi Ketua BPK sejak Oktober 2014.
Berdasarkan ketentuan, penyelenggara negara harus bersedia diperiksa terkait kekayaannya, baik sebelum, selama, maupun sesudah menjabat.
Selain itu, mereka harus melaporkan harta kekayaan saat kali pertama menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.
Hal ini diketahui berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dipublikasikan melalui situs acch.kpk.go.id hingga Senin (18/4/2016).
Dalam data tersebut, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry terakhir menyerahkan LHKPN pada 2010.
Dalam data terakhir yang dipublikasikan oleh KPK pada Senin ini, Harry tercatat masih sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014.
Sebelumnya, Harry juga pernah menyerahkan LHKPN pada Desember 2003. Adapun Harry menjadi Ketua BPK sejak Oktober 2014.
Berdasarkan ketentuan, penyelenggara negara harus bersedia diperiksa terkait kekayaannya, baik sebelum, selama, maupun sesudah menjabat.
Selain itu, mereka harus melaporkan harta kekayaan saat kali pertama menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.